Drs. VT. Haribowo*)
Masih ada sebagian stakeholder, baik dari kalangan birokrat maupun swasta yang dihinggapi sindrom alergi dalam menghadapi media, apalagi jika kondisi organisasi sedang ditimpa krisis.
Oleh karena itu, sangat wajar jika berbagai pihak sedang gencar-gencarnya menumbuhkan kesadaran mulai dari pimpinan, bahwa mereka memerlukan kesiapan tersendiri untuk menghadapi krisis. Khususnya, yang berkaitan dengan hubungan media massa. Kesadaran seperti ini juga dapat diartikan sebagai peluang yang baik untuk mengoptimalkan petugas humas (Bakohumas) di organisasi masing-masing.
Manajemen krisis bisa diartikan sebagai proses suatu organisasi dalam menghadapi kejadian tak terduga yang mengancam kelangsungan hidup organisasi, stakeholdernya, bahkan masyarakat luas. Bagaimana saat pertama timbulnya krisis hingga ke titik proses penanggulangan dimulai, perlu membutuhkan skill dan teknik khusus untuk mengindentifikasi, menilai, dan memahami secara komprehensif.
Dewasa ini marak diberitakan berbagai kasuistis krisis yang menimpa sebagian kelangan lembaga publik di Salatiga baik oleh media lokal, regional, maupun nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pembangunan fisik, dan kamtibmas. Berbagai jenis krisis yang bisa terjadi di suatu organisasi bisa disebabkan oleh banyak hal, antara lain: 1) anggapan adanya musuh sehingga timbul kemarahan dan kebencian yang berdampak konfrontasi berkepanjangan; 2) kerusakan sistem teknologi; 3) humas error atau kesalahan manusia; 4) kelalaian manajemen yang mengakibatkan perilaku buruk organisasi; 5) kerusuhan; 6) bencana alam; 7) rumor; dan 8) penyimpangan, kecurangan, dan penipuan.
Keseriusan dalam menangani salah satu jenis atai berbagai krisis perlu dikedepankan, karena di era keterbukaan informasi publik seperti sekarang, media akan menuntut haknya berupa informasi dan data kepada lembaga publik. Sementara ini berlaku nilai pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian (Axioma Quote): Sebuah krisis dalam lembaga publik adalah berita buruk, sedangkan berita buruk adalah berita baik bagi media. Bad news is good news, because bad news is sale. Sebuah berita dari bagian krisis yang sedang terjadi, walau baru bersifat isu atau bahkan fitnah sekalipun tapi kalau dikelola secara terus menerus oleh pemberitaan media, maka akan menjadi fakta.
Jika informasi yang diteruskan kepada media benar, maka media juga akan menyampaikan pemahaman yang benar pula kepada public sebagai manifestasi keterbukaan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, perlu kanalisasi dan pembatasan isu, sehingga hal ini bisa memberikan analisa akurat atas opini dan persepsi public serta proses komunikasi yang terjadi dapat secara berkelanjutan. Tetapi jika informasi yang diteruskan kepada media kurang benar, maka akan timbul mispersepsi atau bias media yang mana akan timbul informasi yang berputar-putar. Persoalan dimaksud akan berdampak antara lain krisis yang dapat membesar dan berlangsung lama, memancing pihak-pihak luar untuk ikut campur tangan, media yang akan menghakimi (trial by press), legitimasi kepemimpinan terancam, biaya yang timbul akan tinggi serta akan timbul dampak ikutan yakni timbulnya krisis yang lain.
Oleh sebab itu, petugas public relation (bakohumas) sangat dibutuhkan peranya dalam manajemen krisis, minimal dapat menjalankan fungsi sebagai spoke person (juru bicara), komunikator, atau lobbyer yang mewakili organisasi. Walau dalam mengatasi krisis, idealnya perlu memberikan peran kepada public relation secara lebih luas untuk: 1) melakukan analisa meliputi analisa media, analisa persepsi dan opini public serta riset studi kasus dan usulan solusi; 2) membantu penyiapan penyampaian informasi kepada public baik konten, teknik penyampaian maupun chanelnya; 3) menjadi bumper atau pengalih atas serangan yang dilakukan; dan 4) jika dibutuhkan perlu disiapkan tim penanganan krisis.
Penanganan manajemen krisis yang benar akan berpengaruh terhadap wibawa lembaga walau sedang dilanda krisis, dengan manajemen yang baik maka tampilan ke luar adalah pesan dan informasi yang baik, nampaknya perlu kebijakan dalam memanage media dengan upaya meliputi: 1) relasi yang efektif dengan media, pemilihan media yang tepat, terutama coverage media, fasilitasi kebutuhan dalam batas asas kepantasan dan kewajaran sesuai ketentuan; 2) good will dari pemimpin dalam decision serta penunjukkan komunikator yang tepat sehingga konten dari pesan bisa tersampaikan; dan 3) timing dan action yang tepat. Walau kita melakukan tindakan benar tapi dalam waktu yang salah, maka akan terjadi penolakan (resistance). Sebaliknya, jika kita melakukan tindakan salah dalam waktu yang benar, maka akan diperoleh kesalahan pula. Terpenting, jangan lakukan tindakan yang salah dalam waktu yang salah, karena bencana (disaster) akan menghadang. Jika kita ingin memperoleh kesuksesan, maka lakukan tindakan yang benar dalam waktu yang benar pula.
Masih ada sebagian stakeholder, baik dari kalangan birokrat maupun swasta yang dihinggapi sindrom alergi dalam menghadapi media, apalagi jika kondisi organisasi sedang ditimpa krisis.
Oleh karena itu, sangat wajar jika berbagai pihak sedang gencar-gencarnya menumbuhkan kesadaran mulai dari pimpinan, bahwa mereka memerlukan kesiapan tersendiri untuk menghadapi krisis. Khususnya, yang berkaitan dengan hubungan media massa. Kesadaran seperti ini juga dapat diartikan sebagai peluang yang baik untuk mengoptimalkan petugas humas (Bakohumas) di organisasi masing-masing.
Manajemen krisis bisa diartikan sebagai proses suatu organisasi dalam menghadapi kejadian tak terduga yang mengancam kelangsungan hidup organisasi, stakeholdernya, bahkan masyarakat luas. Bagaimana saat pertama timbulnya krisis hingga ke titik proses penanggulangan dimulai, perlu membutuhkan skill dan teknik khusus untuk mengindentifikasi, menilai, dan memahami secara komprehensif.
Dewasa ini marak diberitakan berbagai kasuistis krisis yang menimpa sebagian kelangan lembaga publik di Salatiga baik oleh media lokal, regional, maupun nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pembangunan fisik, dan kamtibmas. Berbagai jenis krisis yang bisa terjadi di suatu organisasi bisa disebabkan oleh banyak hal, antara lain: 1) anggapan adanya musuh sehingga timbul kemarahan dan kebencian yang berdampak konfrontasi berkepanjangan; 2) kerusakan sistem teknologi; 3) humas error atau kesalahan manusia; 4) kelalaian manajemen yang mengakibatkan perilaku buruk organisasi; 5) kerusuhan; 6) bencana alam; 7) rumor; dan 8) penyimpangan, kecurangan, dan penipuan.
Keseriusan dalam menangani salah satu jenis atai berbagai krisis perlu dikedepankan, karena di era keterbukaan informasi publik seperti sekarang, media akan menuntut haknya berupa informasi dan data kepada lembaga publik. Sementara ini berlaku nilai pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian (Axioma Quote): Sebuah krisis dalam lembaga publik adalah berita buruk, sedangkan berita buruk adalah berita baik bagi media. Bad news is good news, because bad news is sale. Sebuah berita dari bagian krisis yang sedang terjadi, walau baru bersifat isu atau bahkan fitnah sekalipun tapi kalau dikelola secara terus menerus oleh pemberitaan media, maka akan menjadi fakta.
Jika informasi yang diteruskan kepada media benar, maka media juga akan menyampaikan pemahaman yang benar pula kepada public sebagai manifestasi keterbukaan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, perlu kanalisasi dan pembatasan isu, sehingga hal ini bisa memberikan analisa akurat atas opini dan persepsi public serta proses komunikasi yang terjadi dapat secara berkelanjutan. Tetapi jika informasi yang diteruskan kepada media kurang benar, maka akan timbul mispersepsi atau bias media yang mana akan timbul informasi yang berputar-putar. Persoalan dimaksud akan berdampak antara lain krisis yang dapat membesar dan berlangsung lama, memancing pihak-pihak luar untuk ikut campur tangan, media yang akan menghakimi (trial by press), legitimasi kepemimpinan terancam, biaya yang timbul akan tinggi serta akan timbul dampak ikutan yakni timbulnya krisis yang lain.
Oleh sebab itu, petugas public relation (bakohumas) sangat dibutuhkan peranya dalam manajemen krisis, minimal dapat menjalankan fungsi sebagai spoke person (juru bicara), komunikator, atau lobbyer yang mewakili organisasi. Walau dalam mengatasi krisis, idealnya perlu memberikan peran kepada public relation secara lebih luas untuk: 1) melakukan analisa meliputi analisa media, analisa persepsi dan opini public serta riset studi kasus dan usulan solusi; 2) membantu penyiapan penyampaian informasi kepada public baik konten, teknik penyampaian maupun chanelnya; 3) menjadi bumper atau pengalih atas serangan yang dilakukan; dan 4) jika dibutuhkan perlu disiapkan tim penanganan krisis.
Penanganan manajemen krisis yang benar akan berpengaruh terhadap wibawa lembaga walau sedang dilanda krisis, dengan manajemen yang baik maka tampilan ke luar adalah pesan dan informasi yang baik, nampaknya perlu kebijakan dalam memanage media dengan upaya meliputi: 1) relasi yang efektif dengan media, pemilihan media yang tepat, terutama coverage media, fasilitasi kebutuhan dalam batas asas kepantasan dan kewajaran sesuai ketentuan; 2) good will dari pemimpin dalam decision serta penunjukkan komunikator yang tepat sehingga konten dari pesan bisa tersampaikan; dan 3) timing dan action yang tepat. Walau kita melakukan tindakan benar tapi dalam waktu yang salah, maka akan terjadi penolakan (resistance). Sebaliknya, jika kita melakukan tindakan salah dalam waktu yang benar, maka akan diperoleh kesalahan pula. Terpenting, jangan lakukan tindakan yang salah dalam waktu yang salah, karena bencana (disaster) akan menghadang. Jika kita ingin memperoleh kesuksesan, maka lakukan tindakan yang benar dalam waktu yang benar pula.
Penulis adalah
Kabag Humas Setda Kota Salatiga
Kabag Humas Setda Kota Salatiga
Tidak ada komentar:
Posting Komentar